Kenaikan Harga BBM Dinilai Rasional untuk Jaga Stabilitas Ekonomi dan Ketahanan Energi Nasional
Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Studi Indonesia, Muhammad Afandi, mengatakan kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi pasar energi internasional yang dalam beberapa bulan terakhir mengalami gejolak signifikan.
Menurutnya, kenaikan harga minyak mentah dunia telah menyebabkan biaya pengadaan dan impor energi nasional meningkat. Pada saat yang sama, pelemahan kurs rupiah turut menambah beban biaya impor minyak dan BBM yang harus ditanggung.
"Dalam situasi seperti saat ini, penyesuaian harga BBM merupakan langkah yang rasional untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga," ujar Afandi dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Ia menilai, apabila harga BBM dipertahankan pada level sebelumnya, pemerintah berpotensi menghadapi beban subsidi dan kompensasi energi yang semakin besar. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi ruang fiskal negara untuk membiayai berbagai program prioritas.
"Anggaran pemerintah seharusnya dapat difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Jika beban subsidi terus membengkak, ruang fiskal akan semakin terbatas," katanya.
Selain itu, Afandi menekankan pentingnya menjaga kesehatan keuangan PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan yang memiliki peran strategis dalam menjamin pasokan energi nasional. Menurutnya, keberlanjutan operasional perusahaan energi nasional menjadi faktor penting dalam memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Ia mengakui bahwa pemerintah berada pada posisi yang tidak mudah dalam mengambil keputusan terkait harga energi. Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi global, kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang dinilai perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Meski demikian, Afandi mengingatkan pemerintah agar tetap memperkuat perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang lebih tepat sasaran guna menjaga daya beli masyarakat.
"Pemerintah perlu memastikan kelompok masyarakat rentan tetap terlindungi dari dampak kenaikan harga BBM, termasuk potensi kenaikan harga kebutuhan pokok," ujarnya.
Afandi menambahkan, penyesuaian harga BBM pada akhirnya harus dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, ketahanan energi nasional, dan stabilitas ekonomi negara.
"Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat fondasi perekonomian Indonesia agar tetap tangguh menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," tutupnya.
