FAM UBK Desak PDIP Klarifikasi Tuduhan Gibran Tunggangi Gerakan Mahasiswa

Jakarta – Forum Alumni Muda Universitas Bung Karno (FAM UBK) meminta sejumlah elit PDI Perjuangan (PDIP) menghentikan narasi dan tuduhan yang mengaitkan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dengan aksi mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) tanpa bukti yang jelas dan terverifikasi.

FAM UBK menilai berbagai tuduhan yang beredar, termasuk isu adanya aliran dana Rp300 juta kepada pihak tertentu dalam aksi mahasiswa, merupakan informasi yang belum terbukti kebenarannya dan berpotensi menyesatkan opini publik.

Koordinator Nasional FAM UBK, Bung Romario Simbolon, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak boleh dijadikan objek tarik-menarik kepentingan politik oleh elite partai maupun kelompok tertentu.

"Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi ruang intelektual yang independen. Jangan sampai marwah mahasiswa dirusak oleh fitnah, hoaks, dan tuduhan yang tidak memiliki dasar bukti yang kuat," kata Romario dalam konferensi pers di Jakarta 24 Juni 2026.

Menurutnya, tuduhan yang diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila memang memiliki dasar dan bukti yang valid.

"Jika ada pihak yang menuduh adanya keterlibatan atau aliran dana tertentu, silakan dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Jangan menggiring opini publik tanpa fakta yang jelas," ujarnya.

FAM UBK juga meminta seluruh pihak, termasuk elite politik PDIP, untuk tidak menjadikan gerakan mahasiswa sebagai instrumen politik dalam pertarungan narasi di ruang publik.

Selain itu, FAM UBK mendesak pihak yang menyampaikan tuduhan agar memberikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka apabila tidak mampu membuktikan klaim yang telah disampaikan.

Adapun Pernyataan Sikap FAM UBK Sebagai Berikut:

1. FAM UBK Mengutuk keras segala bentuk fitnah, hoaks, dan disinformasi terkait tuduhan aliran dana Rp300JT kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, tanpa bukti yang sah dan terverifikasi.
2. FAM UBK Meminta PDIP Berhenti Menggiring Opini dan Menuduh Gibran Menunggangi Gerakan Mahasiswa Tanpa Bukti.
3. Mendesak pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut untuk membuktikan klaimnya melalui jalur hukum dan mekanisme yang sah apabila memiliki data yang valid.
4. Apabila tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan, FAM UBK mendesak adanya klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka demi menjaga etika demokrasi dan integritas ruang publik.
5. Mendorong seluruh organisasi mahasiswa untuk kembali pada tradisi intelektual kampus yang berbasis riset, diskusi akademik, dan advokasi kebijakan berbasis data.
6. FAM UBK meminta elit politik PDIP stop melakukan politisasi dan tuduhan gerakan mahasiswa ditunggangi Mas Wapres Gibran tanpa dasar bukti yang kuat dan terverifikasi.
7. Mendorong aparat penegak hukum untuk memastikan ruang publik tetap kondusif dari penyebaran informasi yang tidak akurat dan berpotensi menyesatkan opini publik.
8. Mengajak seluruh mahasiswa UBK dan mahasiswa seluruh Indonesia untuk tetap kritis terhadap kebijakan publik, namun menjaga integritas intelektual, etika ilmiah, dan prinsip demokrasi yang sehat.

FAM UBK menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral bangsa yang berdiri di atas fondasi kebenaran, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab sosial, bukan menjadi alat legitimasi kepentingan politik kelompok tertentu, tutup Bung Fadli , Juru Bicara FAM UBK.