Membangun Ekonomi Rakyat Tanpa Mengabaikan Prioritas Desa: Catatan Solidaritas Pemuda Desa
NusainaTV - Jakarta - Di tengah berbagai tantangan global krisis energi, ketimpangan ekonomi, hingga tekanan geopolitik Indonesia membutuhkan strategi pembangunan yang berakar kuat pada kekuatan domestik. Dalam konteks inilah, desa menjadi kunci. Otonomi yang paling substansial justru berada di tingkat desa. Jika Indonesia ingin benar-benar berdaulat, maka pembangunan harus dimulai dari desa secara ekonomi, politik, energi, maupun sosial.
Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek. Dana desa menjadi instrumen konkret untuk mewujudkan prinsip tersebut. Program ini diperkuat dalam pemerintahan Joko Widodo dengan visi membangun Indonesia dari pinggiran. Melalui mekanisme musyawarah desa, masyarakat menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan riil.
Karena itu, rencana pemangkasan dana desa hingga 58℅ untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menimbulkan kekhawatiran serius. Kebijakan ini berpotensi mengganggu prioritas pembangunan yang telah disepakati secara demokratis di tingkat desa. Infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga layanan sosial yang selama ini dibiayai dana desa terancam tertunda atau bahkan batal.
Musyawarah desa bukan sekadar prosedur administratif. Ia adalah bentuk demokrasi paling nyata di republik ini. Di sanalah rakyat berbicara langsung, menyusun masa depan, dan menentukan arah pembangunan. Ketika keputusan yang lahir dari musyawarah desa diubah secara sepihak melalui kebijakan fiskal pusat, maka yang terancam bukan hanya pembangunan, tetapi juga legitimasi demokrasi di tingkat akar rumput.
Penguatan koperasi desa tentu merupakan semangat ekonomi kerakyatan yang selaras dengan gagasan Soekarno dan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 Menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Namun, semangat tersebut tidak boleh dijalankan secara seragam dan top-down. Tanpa perencanaan matang, pendampingan profesional, dan pengawasan ketat, koperasi desa justru berisiko menjadi proyek administratif yang membebani keuangan desa.
Koperasi yang sehat lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan dari instruksi pusat. Ia tumbuh dari kesadaran kolektif, bukan dari program yang dipaksakan. Jika pembentukan koperasi dilakukan dengan mengorbankan pembangunan dasar, maka yang terjadi bukan penguatan ekonomi rakyat, melainkan distorsi prioritas.
Lebih jauh, desa sesungguhnya memiliki potensi besar untuk menopang kedaulatan nasional. Secara ekonomi, desa adalah basis produksi pangan dan sumber daya.
Secara energi, desa berpotensi menjadi pusat energi terbarukan: biomassa, mikrohidro, hingga tenaga angin. Secara politik, desa adalah ruang demokrasi paling otentik. Secara sosial, desa adalah benteng solidaritas masyarakat.
Karena itu, penguatan desa harus diarahkan pada peningkatan kapasitas, bukan pengurangan ruang fiskal. Pemerintah seharusnya memperluas anggaran, meningkatkan pendampingan, dan memperkuat transparansi, bukan memangkas sumber daya yang telah terbukti memberi dampak nyata.
Kebijakan nasional yang menyangkut desa harus didasarkan pada kajian komprehensif dan partisipasi publik. Pemerintah desa, masyarakat, akademisi, dan organisasi pemuda harus dilibatkan secara aktif. Tanpa itu, kebijakan berisiko melahirkan ketimpangan baru dan melemahkan semangat desentralisasi.
Indonesia tidak akan kuat jika desa dilemahkan. Indonesia tidak akan berdaulat jika otonomi desa hanya menjadi slogan. Indonesia tidak akan adil jika pembangunan kembali terpusat.
Membangun koperasi adalah cita-cita mulia. Namun, membangun koperasi dengan mengorbankan kebutuhan dasar rakyat desa adalah ironi pembangunan itu sendiri. Jika bangsa ini ingin melangkah menuju kedaulatan, maka jawabannya jelas perkuat desa, hormati musyawarah, dan jadikan otonomi desa sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
Penulis: Wixen Nando (Sekretaris Jenderal Solidaritas Pemuda Desa)
